KONDISI PENDIDIKAN DI INDONESIA

05.38 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang tidak akan pernah bisa lepas sampai kapanpun dan dimanapun. Baik itu pendidikan secara formal maupun non formal. Tentu saja sejak zaman dahulu kala sudah ada pendidikan yang mengajarkan banyak hal terhadap manusia dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan.

Di Indonesia pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang tidak terpisahkan dari sejarah terbentuknya bangsa ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa pendidikan menjadi salah satu tulang punggung negara Republik Indonesisa.

Dalam kegiatan belajar ini kita akan mengkaji kondisi pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan, yang meliputi zaman purba, zaman kerajaan Hindu-Budha, zaman kerajaan Islam, perngaruh Portugis dan Spanyol, zaman kolonial Belanda, zaman pendudukan Jepang, kondisi pendidikan periode 1945-1969 serta kondisi pendidikan pada PJP I (1969-1983)

1.2 Rumusan Masalah

Dalam makalah ini masalah yang akan dibahas diantaranya meliputi:

1. Bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia sejak zaman purba hingga PJP I?

2. Bagaimanakah aliran pendidikan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam memahami kondisi serta aliran pendidikan di Indonesia dibutuhkan pemahaman dari berbagai aspek pembelajaran, mulai dari perkembangan pendidikan pada zaman purba hingga zaman PJP I (1969-1983) untuk melihat dan memahami perbedaan yang mendasar tentang kondisi pendidikan dan hal-hal yang terkait di dalamnya.

BAB II

ISI

2.1 Kondisi Pendidikan Sebelum Kemerdekaan

Kondisi pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan, meliputi kondisi pendidikan pada zaman purba, zaman kerajaan Hindu-Budha, zaman kerajaan Islam, perngaruh Portugis dan Spanyol, zaman kolonial Belanda, zaman pendudukan Jepang, kondisi pendidikan periode 1945-1969 serta kondisi pendidikan pada PJP I (1969-1983)

2.1.1. Zaman Purba

Latar Belakang Sosial Budaya. Pada zaman ini kebudayaan yang berkembang pada penduduk asli disebut kebudayaan Paleolitis (kubudayaan lama atau tua), seperti yang dapat dijumpai pada suku Kubu Wedda, dan Negrito. Sedangkan kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia disebut kebudayaan neolitis (kebudayaan baru) yang sisa-sisanya dapat kita jumpai di pedalaman Kalimantan dan Sulawesi. Ciri-ciri kebudayaannya adalah tergolong kebudayaan maritim. Kepercayaan yang dianut, antara lain animisme, dan dinamisme.

Kondisi Pendidikan. Tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri dan hidup bermasyarakat, yaitu mempunyai semangat gotong-royong, menghormati para empu, dan taat terhadap adat. Oleh karena kebudayaan masyarakat masih bersahaja, pendidikan cukup dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan dalam kehidupan keseharian masyarakat yang alamiah. Saat itu belum ada yang disebut lembaga pendidikan formal (sekolah).

2.1.2 Zaman Kerajan Hindu-Buddha

Latar Belakang Sosial Budaya. Nenek moyang kita pada saat itu umumnya tinggal di daerah subur dekat pesisir pantai. Mereka pada akhirnya suka melakukan hubungan perdagangan dengan orang-orang dari India yang singgah dalam perjalanannya. Lama kelamaan para ketua adat di negeri kita berusaha menyamai raja-raja India, mereka ada yang dinobatkan atau menobatkan diri menjadi raja-raja lokal. Struktur sosial pun berubah, timbullah dua golongan manusia, yaitu golongan yang dijamin dan golongan yang menjamin.

Kondisi Pendidikan. Pada zaman ini sudah berkembang pendidikan yang lembaganya berbentuk Perguruan atau Pesantren. Tujuan pendidikan umumnya adalah agar para peserta dididik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat sesuai dengan tatanan masyarakat yang berlaku saat itu, amampu membela diri dan membela negara. Kurikulum pendidikannya, meliputi agama, bahasa Sanskerta termasuk membaca dan menulis (huruf Palawa), kesusasteraan, keterampilan memahat atau membuat candi, dan bela diri (ilmu berperang). Sesuai dengan jenis lembaga pendidikannya (perguruan) maka metode atau cara-cara pendidikannya pun Sistem Guru Kula, dalam sistem ini murid tinggal bersama guru di rumah guru atau asrama, murid mengabdi dan sekaligus belajar kepada guru.

2.1.3. Zaman Kerajaan Islam

Latar Belakang Sosial Budaya. Setelah datangnya saudagar Islam di Indonesia pada pertengahan abad ke-14, kota Bandar Malaka ramai dikunjungi para saudagar dari Asia Barat dan Jawa (Majapahit).

Kondisi Pendidikan. Kurikulum pendidikan pada zaman ini tidak tertulis (tidak ada kurikulum formal). Pendidikan berisi tentang tauhid (pendidikan keimanan kepada Allah SWT.),

2.1.4. Zaman Pengaruh Portugis dan Spanyol

Latar Belakang Sosial Budaya. Pada awal abad ke-16 bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia untuk tujuan berdagang dan tujuan missionaris (menyebarkan agama Katolik). Merekan banyak mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia dan kemudian mereka meninggalkan Indonesia karena kalah perang oleh Belanda.

Kondisi Pendidikan. Pengaruh bangsa Portugis dan Spanyol dibidang pendidikan utamanya berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. Demi kepentingan tersebut, tahun 1536 mereka mendirikan sekolah (Seminarie) di Ternate dan di Solor. Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik, membaca dan berhitung.

2.1.5. Zaman Kolonial Belanda

Latar Belakang Sosial Budaya. Bangsa Belanda datang ke Indonesia tahun 1596 dengan tujuan berdagang dan kemudian mendirikan VOC pada tahun 1602. Belanda menyebarkan agama Protestan melalui jalan penjajahan.

Kondisi Pendidikan. Implikasi dari kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya di Indonesia pada zaman ini, secara umum kita dapat mendapatkan dua garis pelaksanaan pendidikan, yaitu pendidikan yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda sesuai dengan kepentingan penjajahannya, dan pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan.

2.1.6. Zaman Pendudukan Jepang

Latar Belakang Sosial Budaya. Jepang menyerbu Indonesia karena kekayaan alam yang dimiliki Indonesia yang saat itu dijajah oleh Belanda. Ada dua kebijakan pemerintah pendudukan Jepang :

a. Menghapuskan semua pengaruh Barat di Indonesia melalui penjepangan.

b. Memobilisasi segala kekuatan dan sumber yang ada untuk mencapai kemenangan perang Asia Timur Raya.

Kondisi Pendidikan. Implikasi kekuasaan pemerintahan pendudukan militer Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia yaitu sebagai berikut :

a. Tujuan dan isi pendidikan di arahkan demi kepentingan perang Asia Timur Raya.

b. Hilangnya Sistem Dualisme dalam pendidikan.

c. Sistem pendidikan lebih merakyat (populis).

2.2 Kondisi Pendidikan Periode 1945-1969

Kondisi pendidikan pada periode 1945-1969 terbagi menjadi empat tahapan berikut ini:

1. Zaman Revolusi Fisik Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945 yang mana di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara. Sejak saat ini jenjang dan jenis pendidikan mulai disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdakaan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) mengeluarkan Instruksi Umum agar para guru membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme.

2. Peletakan Dasar Pendidikan Nasional

Mulai tanggal 18 Agustus 1945, sejak PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang di dalamnya memuat Pancasila, implikasinya bahwa sejak itu dasar sistem pendidikan nasional kita adalah Pancasila dan UUD 1945. Sekalipun terjadi bentuk dan konstitusi negara, tetapi pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Dan bahwa UU RI No. 4 Tahun 1950 de facto digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan untuk seluruh daerah Negara Kesatuan RI.

3. Demokrasi Pendidikan

Sesuai dengan UUD 1945 dan UU RI No. 4 Tahun 1950, meskipun mengalami berbagai kesulitan pemerintah mengusahakan terselenggaranya pendidikan yang bersifat demokratif, yaitu kewajiban belajar sekolah dasar bagi anak-anak usia 8 tahun. Rencana kewajiban SD ini direncanakan selama 10 tahun (1950-1960).

4. Lahirnya LPTK pada Tingkat Universiter

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka atas dorongan Prof. Moh. Yamin pada tahun 1954 didirikanlah Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di 4 tempat, yaitu di Batu Sangkar, Bandung, Malang dan Tondano. Atas dasar konferensi antar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) negeri seluruh Indonesia di Malang tanggal 21 s.d. 25 Agustus 1960 maka berbagai lembaga pendidikan tenaga guru (PGSLP, Kursus BI, BII dan PTPG) diintegrasikan ke dalam FKIP pada Universitas. Selanjutnya pada tahun 1960-an didirikanlah IKIP yang berdiri sendiri sebagai perpindahan dari PTPG sesuai dengan UU PT No. 22 Tahun 1961 sekalipun demikian di beberapa Universitas FKIP tetap berdiri.

2.3 Kondisi Pendidikan Pada PJP I (1969-1993)

Pembangunan Jangka Panjang Pertama, meliputi 5 Pelita, yaitu Pelita I-IV yang dimulai pada tahun 1969/1970 hingga tahun 1993/1994 atau 25 tahun, selama kurun tersebut, pendidikan Indonesia mengalami banyak bahan dan kemajuan. Hal ini terutama ditandai oleh semakin luasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia serta tenaga yang terlibat dalam pendidikan: meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia serta tenaga yang terlibat dalam pendidikan; meningkatnya mutu pendidikan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya; semakin mantapnya sisitem pendidikan nasional dengan disahkannya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berserta sejumlah Peraturan Pemerintah yang menyertainya.

1. UU tentang sisitem pendidikan Nasional

Dalam rangka membangun sistem pendidikan nasional yang mantap, keberadaan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) merupakan acuan penting yang perlu dicatat.

2. Taman Kanak-kanak

Sejak Pelita I hingga akhir Pelita V, pendidikan di TK mengalami perkembangan yang cukup mengesankan yang ditandai oleh kenaikan jumlah anak didik, guru, dan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat khususnya orang tua semakin menyadari akan pentingnya prasekolah sebagai wahana untuk menyiapkan anak dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan guna memasuki sekolah dasar.

3. Pendidikan Dasar

Prestasi yang sangat mengesankan yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) ialah melonjaknya jumlah peserta didik pada Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang merupakan penggal pertama pendidikan dasar 9 tahun. Namun mutu pendidikan tingkat SD belum begitu tinggi, oleh karena itu tantangan utama yang dihadapi bukan lagi menyangkut peningkatan angka partisipasi, melainkan peningkatan mutu dan kesangkilan pendidikan. Untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia hingga minimal berpendidikan SLTP makapada tanggal 2 Mei 1994 program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dicanangkan. Mengingat wajib belajar enam tahun telah dimulai pada tahun 1984 maka pencanangan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun lebih dipusatkan pada tingkat SLTP.

4. Pendidikan Menengah

Persoalan yang menonjol pada SLTA Umum selama Pelita V adalah tentang mutu lulusan yang terutama diukur dari kesiapannya untuk memasuki jenjang pendidikan tinggi. Nilai Ebtanas Murni dan skor Ujian Masuk Perguruan Tinggi (UMPTN) menunjukkan adanya keragaman yang lebar dalam mutu SLTA antara sekolah dan lokasi geografis yang berbeda-beda. Perbedaan ini mengakibatkan akses ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang memiliki reputasi baik, menjadi tidak merata pula. Itulah sebabnya, pada Repelita VI, upaya memperbanyak jumlah SLTA Umum yang bermutu menjadi prioritas melalui pengembangan SMU plus yang dilakukan melalui pengerahan peran serta masyarakat. Sedangkan di SMK, tantangan utama yang dihadapi adalah peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan.

5. Pendidikan Tinggi

Pada akhir Pelita V, jumlah seluruh mahasiswa di Indonesia mencapai 2,2 juta orang. Namun masih tingginya jumlah mahasiswa yang lambat dalam menyelesaikan studi merupakan tantangan lain yang dihadapi, yang mengakibatkan tingkat produktifitas PT kita belum begitu tinggi. Banyak mahasiswa yang menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun. Hal ini tentu menjadi fenomena yang perlu diperbaiki oleh pemerintah.

6. Pendidikan Luar Sekolah

Pembangunan pendidikan luar sekolah diprioritaskan pada pemberantasan buta aksara melalui perluasan jangkauan Kejar Paket A. Selama Pelita V, diperkirakan sebanyak 5,3 juta warga masyarakat telah dibebaskan dari buta huruf, dan dari jumlah tersebut sebanyak 76% adalah perempuan. Usaha ini merupakan kelanjutan dari Pelita-pelita sebelumnya.

7. Tantangan, Kendala, dan Peluang

Berdasarkan perkembangan pendidikan selama PJP I yang diakhiri pada Pelita V, ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pembangunan pendidikan Indonesia pada masa-masa selanjutnya, yaitu:

a. Belum mampunya pendidikan mengimbangi perubahan struktur ekonomi dari pertanian tradisonal ke industri dan jasa.

b. Masih rendahnya relevansi pendidikan.

c. Masih rendah dan belum meratanya mutu pendidikan.

d. Masih tingginya angka putus sekolah dan tinggal kelas yang mengakibatkan ketidaksangkilan dalam menyelenggarakn pendidikan.

e. Masih banyaknya kelompok umur 10 tahun ke atas yang buta huruf.

f. Masih kurangnya peran serta dunia usaha dalam pendidikan.

Di samping tantangan, ada kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja pendidikan nasional, yaitu :

a. Dari pihak masyarakat, kendala tersebut adalah kemiskinan dan keterbelakangan yang berkaitan dengan masih rendahnya penghargaan akan pendidikan pada sebagian kelompok masyarakat.

b. Terbatasnya jumlah guru yang bermutu di samping penyebarannya yang tidak merata.

c. Terbatasnya sarana dan prasarana.

d. Manajemen sistem pendidikan yang belum secara terarah menuju peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan.

Adapun peluang yang dimiliki oleh pendidikan nasional ialah :

a. Keberhasilan wajib belajar 6 tahun yang memberikan landasan bagi pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

b. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

c. Semakin luasnya sarana komunikasi

d. Semakin tersebarluasnya lembaga pendidikan negeri maupun swasta

e. Adanya UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan landasan yang kokoh bagi pendidikan nasional.

2.4 Aliran Pendidikan di Indonesia

Banyak sekali aliran pendidikan di Indonesia, namun beberapa aliran yang dapat kita pelajari diantaranya Muhammadiyah, Taman Siswa dan INS Kayutanam.

2.4.1 Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Tujuan Muhammadiyah adalah meluaskan dan mempertinggi pendidikan agama Islam secara modern, serta memperteguh keyakinan tentang agama Islam sehingga terwujudlah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (I. Djumhur dan H. Danasupatra, 1976).

Dasar atau Asas Pendidikan Muhammadiyah berdasarkan Islam dan berpedoman Alquran dan Hadits. Tujuan Pendidikannya adalah membentuk manusia muslim berahlak mulia, cakap, percaya diri sendiri dan berguna bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuaanya itu Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

2.4.2 Taman Siswa

Taman Siswa didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1992 di Yogyakarta. Pada pembukaan lembaga pengajaran Taman Siswa (3 Juli 1992), Ki Hadjar Dewantara mengemukakan tujuh asas pendidikannya yang kemudian dikenal dengan Asas Taman Siswa 1922. Sesudah proklamasi kemerdekaan RI, Asas Taman Siswa 1992 diubah menjadi Panca Dharma Taman Siswa pada tahun 1947. Berdirinya Perguruan Nasional Taman Siswa (1922) dimulai dengan dibukanya sekolah untuk anak-anak di bawah umur 7 tahun. Pada akhir zaman Belanda, Taman Siswa mempunyai 199 cabang dengan 207 perguruan yang tersebar di seluruh Indonesia dan sekitar 20.000 murid serta 650 orang guru.

2.4.3 Institut Nasional Sjafei (INS) Kayutanam

Indonesich Nederland Scholl (INS) didirikan oleh Mohammad Sjafei (1895-1969) pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayutanam, Sumatera Barat. Sebagaimana dikemukakan Ag. Soejono (1979) pada awal didirikannya INS mempunyai dasar sebagai berikut:

1. Berpikir secara logis atau rasional

2. Keaktifan atau kegiatan

3. Pendidikan kemasyarakatan

4. Memperhatikan bakat anak

5. Menentang intelektualisme

Tujuan pendidikan INS Kayutanam sebagaimana dikemukakan Umar Tirtarahardja dan La Sulo (1994) adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Mendidik para pemuda agar berguna bagi masyarakat.

4. Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab.

5. Mengusahakan mandiri dalam pembiayaan

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Kondisi pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan terbagi menjadi beberapa zaman, yaitu:

a. zaman purba

b. zaman kerajaan Hindu-Budha

c. zaman kerajaan Islam

d. zaman pengaruh Portugis dan Spanyol

e. zaman kolonial Belanda

f. zaman pendudukan Jepang

2. Kondisi pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan terbagi menjadi beberapa zaman, yaitu:

a. kondisi pendidikan periode 1945-1969

b. kondisi pendidikan pada PJP I (1969-1983)

3. Kondisi Pendidikan Periode 1945-1969 terbagi menjadi:

a. Zaman Revolusi Fisik Kemerdekaan

b. Peletakan Dasar Pendidikan Nasional

c. Demokrasi Pendidikan

d. Lahirnya LPTK pada Tingkat Universiter

4. Kondisi Pendidikan Pada PJP I (1969-1993) terbagi menjadi:

a. UU tentang sisitem pendidikan Nasional

b. Taman Kanak-kanak

c. Pendidikan Dasar

d. Pendidikan Luar Sekolah

e. Tantangan, Kendala, dan Peluang

5. Beberapa aliran Pendidikan di Indonesia antara lain:

a. Muhammadiyah

b. Taman Siswa

c. Institut Nasional Sjafei (INS) Kayutanam

3.2 Saran

1. Kritik dan saran yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan makalah kami.

2. Bagi para pembaca dan teman-teman mahasiswa yang lainnya, jika ingin menambah wawasan dan ingin mengetahui lebih jauh, maka penulis mengharapkan dengan rendah hati agar lebih membaca buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul “Kondisi Pendidikan di Indonesia “

3. Menjadikan Makalah ini sebagai sarana yang dapat mendorong para mahasiswa dan mahasiswi berfikir aktif dan kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Balitbangdikbud (1975). Pendidikan di Indonesia: 1900-1974. Jakarta: Balai Pustaka

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). Perkembangan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Depdikbud.

Soehendro, Bambang. Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996-2005. JakartaL Ditjen Dikti.

Supriadi, Dedi (1997a). Isu dan Agenda Pendidikan Tinggi di Indonesia. Jakarta: Rosda Jayaputra.

Supriadi, Dedi (1997b). Membangun Bangsa Melalui Pendidikan. Bandung: Pemrograman Pascasarjana IKIP Bandung.

Supriadi, Dedi (1998). Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Van der Wal, S.L. (1997) Pendidikan di Indonesia 1900-1940: Kebijaksanaan Pendidikan di Hindia Belanda 1900-1940 (Alihbahasa oleh Sumarsono Mestoko dan Achmad Dasukiz). Jakarta: Balitbangdikbud.

World Bank. (1998). Education in Indonesia: From Crisis to Recovery. Washington D.C.: World Bank.

World Bank. (1989). Basic Education Study. Washington D.C.: World Bank.