Krisis Air, catatan 2 workshop air Kapalasastra

        HMP

        Krisis lingkungan hidup tampak semakin mencekam manakala rakyat Indonesia mampu memandangnya dari persoalan ketersediaan dan pengelolaan sumber daya alam berupa air. Pertama-tama bisa dilihat bahwa tingginya tingkat kerusakan hutan berpengaruh langsung terhadap menipisnya jumlah ketersediaan air di musim kemarau, dan sebaliknya di musim penghujan, ketiadaan hutan menyebabkan kelimpahan air menjadi tak terkendali. Seringkali air melimpah itu berubah menjadi bencana banjir. Kedua, problem manajemen air itu muncul ketika negara mulai menggalakkan program pembangunan dengan pola seragam, serta secara gradual “berkampanye” untuk meninggalkan kearifan lokal, sebagai kuno atau tidak modern. Padahal kearifan lokal dalam pemanfaatan air secara bersama itu sungguh mengabdi dan menghargai civil society. Kearifan lokal yang dianggap kuno dalam manajemen air, semacam subak di Bali, diganti dengan komersialisasi atau privatisasi air yang diperkenalkan oleh World Bank. Institusi pemberi hutang paling besar kepada PAM (Perusahaan air minum) ini memberikan makna lain terhadap air. Selain mempunyai makna sosial, air juga mempunyai makna ekonomi. Ketiga, manakala makna ekonomi itu diperkenalkan sebenarnya terbentang harapan munculnya kesadaran akan penghematan terhadap sumber daya air. Waktu itu sudah pemanfaatan air di tingkat komunitas, atau bahkan dalam rumah tangga dianggap bermasalah. Negara melihat bahwa di tingkat masyarakat hingga rumah tangga, tidak mampu mengelola sumber daya alam berupa air dengan baik, yaitu mengelola secara efektif dan efisien.

     Vonis ketidakmampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam berupa air secara efektif dan efisien, di satu sisi telah menyingkirkan potensi masyarakat untuk mengelola air secara arif dan bijaksana. Pada sisi lain, otomatis membuka jalan luas bagi privatisasi sumber daya alam berupa air untuk elite pengusaha bermodal besar. Maka atas nama investasi yang sangat dibutuhkan pemerintah, merebaklah industrialisasi air di Indonesia dengan skala yang tidak diperkirakan sebelumnya. Sayangnya karakter-karakter privatisasi atau industrialisasi air, yang mengemuka selalu berpotensi menimbulkan persoalan dan konflik, dan merugikan masyarakat dalam arti luas. Terlihat jelas sekarang bahwa industrialisasi air serta merta menutup akses masyarakat setempat untuk ikut memanfaatkan sumber-sumber air secara bersama dan bertanggung jawab. Lebih lagi sekumpulan karakter dalam menggali kekayaan sumber daya air itu, bahkan tidak tersirat sedikit pun berupaya melakukan konservasi. Bila sumber daya air itu habis, ditinggalkan begitu saja.